Ibu dan  Ekologi dalam Genggaman kapitalisme Peringatan hari ibu yang ditetapkan pada tahun 1959 berdasarkan Keputusan presiden No. 316  merupakan Refleksi kongres 22 -25 Desember 1928. Dalam kata Kongres tersebut  yang artinya bergerak, berarti sesuatu yang aktif. Kita maknai bahwa pertemuan perempuan untuk merumuskan agenda gerakan bersama yang sudah direduksi jadi hari ibu.  Pada Kongres  kaum ibu  yang memasukkan dirinya secara penuh dalam perjuangan di wilayah publik dengan memberikan peran kaum ibu untuk perjuangan kemerdekaan, akses pendidikan bagi kaum perempuan, kesehatan, hak-hak buruh perempuan,  pernikahan dini dan lainnya . Tidak berbicara soal peran domestik  kaum perempuan yang hanya macak, masak dan manak, hanya di seputar sumur, kasur dan dapur. Tetapi kini peringatan hari ibu justru banyak diarahkan kepada hal-hal yang bersifat domestik seperti lomba rias, memasak dll. Pada Tahun 1947,Soekarno dalam Sekolah politik Perem...

Kunjungan DPSI dan Rapat Kerja Nasional Palu, 23 -26 oktober 2017   lalu telah terlaksana Rapat Kerja Nasional Sylva Indonesia di Universitas   Tadulaku Sulawesi   Tengah.   “Bersatulah- bersatu Tinggi rendah jadi satu “   dijadikanya tema pada kegiatan   Rapat kerja nasional Sylva Indonesa yang dihadiri oleh     22 PCSI, 2 PCPSI   dari   44 Universitas   dan 4 PCPSI   yang tergabung dalam Sylva Indonesia saat ini. Rapat kerja nasional ini dilaksanakan berdasarkan Anggaran rumah Tangga (ART) Sylva Indonesia BAB VII Pasal 22 tahun 2017 dalam Konferensi nasional Luarbiasa di Ungaran, Jawa tengah .   dilaksanakanya Rakernas Sylva Indoesia ini bertujuan untuk Menciptakan program kerja bersama yang dapat membangun sylva Indonesia lebih baik kedepannya,   Menyatukan perspektif dalam menyikapi dan menanggapi pengelolaan dan pembangunan baik dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Meningkatkan peran aktif m...

Rapat Kordinasi  Nasional Sylva Indonesia Papua 21 Maret 2018 Oleh FitriYani Sinaga ( Ketua DPSI Pusat) UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi air udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. UUD tersebut  menjadi landasan bagi kita para rimbawan dalam melaksanakan pembangunan kehutanan. Sumberdaya hutan yang ada pada saat ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan harus mengarah pada pembangunan Ekologis. Konstitusi Sylva Indonesia yang telah disahkan dalam Konferensi Luarbiasa Sylva Indonesia di Instiper Djogjakarta pada tahun 2017 juga sebagai Penguat Dewan Perwakilan Sylva Indonesia (DPSI) untuk menjalankan Roda Organisasi Sylva Indonesia sebagaimana mestinya. Kita ketahui bersama bahwa kehutanan lahir dan dibesakan oleh rakyat Indonesia, dan oleh karena itu harus bahu-membahu ...